Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menghadapi dilema manakala arus penumpang yang berlalu lalang di bandar udara internasional itu demikian tinggi yang kemudian berdampak pada padatnya arus lalu lintas udara di sana.
Dalam situasi seperti itu, apa yang digagas Menteri BUMN Dahlan Iskan seolah semacam “angin segar” bagi pengelola airport. Konkretnya, Dahlan Iskan berniat memindahkan sebagian penerbangan dari Bandar Udara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma.
Gagasan itu langsung disambut positif Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Dia menyatakan sepakat dengan rencana pemindahan sebagian penerbangan komersil dari Soekarno-Hatta ke Halim. Meski belum ada surat resmi, wacana itu diakui sudah dibicarakan dengan pemerintah pusat.
“Saya setuju, karena bisa memecah kemacetan di kawasan menuju Cengkareng,” katanya di Balai Kota, belum lama ini.
Menurut Jokowi, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI agar menyiapkan segala sesuatunya seperti rekayasa lalu lintas.
Jika tidak ada perubahan, pemindahan penerbangan komersil ke Halim rencananya akan dimulai 10 Januari ini.
Setiap rencana, sebaik apapun rencana itu, pasti memunculkan pro dan kontra. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengkritik pengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta seperti tertidur saat pintu udara internasional itu sudah over capacity, dan baru terbangun saat jumlah penumpang sudah melonjak tiga kali lipat.
Menurutnya, Soekarno-Hatta sebenarnya hanya mampu menampung penumpang sebanyak 22 juta orang per tahun. Namun saat ini jumlah yang dilayani sudah mencapai 55 juta orang per tahun. “Sebenarnya akar masalahnya adalah market yang tinggi, pesawat bertambah, namun tidak diimbangi pengembangan infrastruktur dan SDM,” ujar Chappy.
Menurut Chappy, di bandar udara seluruh dunia, jika terjadi over capacity, maka yang dilakukan adalah pengembangan infrastruktur, bukan sekadar memindahkan bandar udara. “Keputusan sepihak untuk memindahkan tumpahan Soekarno-Hatta ke Halim mulai 10 Januari sangat disayangkan, karena Halim milik Angkatan Udara. Sangat naif solusi yang dikembangkan dengan memindahkan ke Halim,” tegasnya.